PERSEPSI AKADEMIS PE-NAMA-AN SIMALUNGUN

Persepsi Akademis Tentang Pe(nama)an  Simalungun 

Oleh:  Erond Litno Damanik

(Magister Sains Antropologi Sosial)

Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu SosialUniversitas Negeri Medan 

Pengantar    

      Berdasar  pada peta  Tanah Batak (Nordlichen Battalander) yakni peta tulisan tangan yang dibuat berdasarkan perjalanan  harian (nach eigenen compassaufnehmend und tagebuchaufzeihnungen) yang dilakukan oleh missionaries Jerman, D.B. Hagen pada tahun 1883 yang   mengelilingi kawasan Sumatera Utara, nama ‘Simalungun’ tidak diketemukan.  Hagen yang mengelilingi kawasan Sumatera Utara pada saat itu mengajukan pertanyaan yang sama pada setiap orang yang ditemuinya yakni pada dua hal, i) nama kawasan (daerah) mereka dan ii) identitas kesatuan kelompoknya (sukunya) untuk keperluan penyebaran agama Kristen.   Dari  peta tersebut terlihat bahwa nama seperti   Toba Pulo (Samosir),  Danau Toba (Toba see, Laut Daur), gebiet der (kediaman) orang Karo,  gebiet der (kediaman) orang Pak-pak,  Nias, serta Aie Silalahie jelas tertera di dalamnya. Namun,  nama Simalungun tidak terdapat secara khusus kecuali mencantumkan nama kawasan seperti: kediaman orang Rajah (gebiet der orang Rajah),  oerang Timoer, Tanah Djawa dan Si-Onggang yang pada saat ini masuk dalam teritori kabupaten Simalungun.  Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa pada tahun 1883, pe(nama)an Simalungun belum ada, atau paling tidak belum satupun yang menyebut dirinya sebagai orang ‘Simalungun’ (Suku Simalungun).  Jika demikian, pertanyaanya adalah: darimanakah penamaan Simalungun itu lahir?, atau apakah nama itu merupakan bentukan pemerintah kolonial dalam upaya penertiban administratif jajahan? 

Minimnya Literatur dan Pengkajian         

Dapat dipahami bahwa minimnya literatur dan pengkajian mendalam ke arah tradisi tulis menyoal masalah itu, menjadi persoalan utama dalam pelurusan  dan penguraian aspek sosiohistoris dan sosiokultural yang sebenarnya. Faktanya adalah bahwa hingga kini, pembahasan aspek sosiohistoris dan kultural Simalungun belum pernah tuntas dilakukan. Akibatnya, dalam berbagai tulisan yang terdapat di Simalungun, penulisnya selalu menghindar dari masalah itu  dan lebih mengambil cara praktis  yakni dengan mengutip pendapat orang lain pendahulunya. Oleh karena itu, hingga kini belum diketemukan kesesuaian pendapat menyoal berbagai aspek historis dan kulturalnya. Implikasi negatifnya adalah bahwa akibat ketiadaan konsensus  itu telah pula mengakibatkan  bahwa orang  Simalungun ‘tampaknya’ sering mengalami fluktuasi identitas sebagai dampak ketiadaan pegangan yang dapat diterima secara umum oleh seluruh pendukung kebudayaan itu.   Harus diakui bahwa suku Simalungun adalah suku yang memiliki ikatan kesukuan yang relative longgar dan adaftif. Artinya adalah bahwa batasan objektif kesukuan tidak dipertegas secara nyata sehingga tidak pula menghalangi batasan subjektif personnya. Warisan budaya tradisi seperti klan bukan menunjuk pada sistem ikatan kekerabatan (kinship ties)  namun cenderung menjurus pada personal ataupun keluarga. Ia (klan) tidak diterjemahkan kedalam bentuk yang lebih luas bahkan antar hutapun tidak, tetapi lebih bersifat intern keluarga. Itulah sebabnya, mengapa asosiasi klan pada orang Simalungun tidak seperti yang terdapat pada orang Batak Toba. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah akibat tekanan phisikologis orang Simalungun pada saat feodalisme yang berkepanjangan. Beruntung saja, orang Simalungun tidak mengalami nasib yang sama seperti orang Melayu di Sumatera Timur.Identitasnya tidak menjurus pada batasan objektif namun cenderung pada subjektifnya (pengakuan) tanpa mempersoalkan asal usulnya. Sehingga tatanan identitas sukunya lebih bersifat universal. Tatanan itu adalah adanya moralitas yakni semacam etika  umum yang azasi dan  bersifat universal. Etika tersebut merupakan paduan antara sistem makna dan nilai yang dalam masyarakat Simalungun disebut dengan “ahap” sekaligus menjadi perekat identitasnya. Tatanan yang universal ini berfungsi sebagai jembatan antar aspek seperti budaya tradisi dan agama, atau pula antara anggota potensial maupun dalam pelaksanaan ritual adat istiadat. Jadi, tidak terletak pada klan yang diwarisinya.  Keberadaan literatur ataupun poestaha yang menyinggung soal penamaan Simalungun tidak begitu banyak jumlahnya. Demikian pula dalam Konfrensi Kebudayaan Simalungun se Indonesia yang pertama pada tahun 1964, dimana lebih merupakan upaya inventarisasi dan revitalisasi kebudayaan Simalungun. Dalam konfrensi itu,  tidak diketemukan kesepahaman pendapat tentang asal usul nama Simalungun dan justru lebih mengumandangkan aspek phisikologis nama itu sesuai dengan kharakteristik dan tipikal orang Simalungun. Penetapan ahap  sebagi identitas Simalungun pada konfrensi budaya itu  lebih menjurus pada publikatif-deklaratif karena sistem makna dan sistem nilai itu telah ada jauh sebelum konfrensi itu dilaksanakan.  Pioner GKPS,  (awalnya HKBPS),  Rev August Theis (1903) tidak menuliskan uraian rinci tentang kawasan yang Ia  gembalakan. Sama halnya dengan Anderson (1832), juga tidak menyebut nama spesifik tentang kawasan ini kecuali menyebut “Negeri Timur’. Dalam beberapa literatur yang ditulis oleh kalangan penulis dari  Batak Toba, dikemukan bahwa kawasan  ini disebut dengan ‘Negeri Timur” (Timur Landend) serta “orang Timur’  sebagai sebutan penghuninya. Hal yang sama juga terlihat dalam literatur  Melayu, khususnya Melayu Serdang yang lebih banyak menyebutnya sebagai ‘Dusun Timur’. Dalam buku karangan  J. Tidemann (1922) yang berkuasa di ‘Negeri Timur’ itu menuliskan nama  ‘Si-baloengoen’ dalam laporan resminya, yang secara lebih lanjut berubah nama menjadi Simalungun. Darimana Tideman mengetahui nama itu?. Tidak jelas!    Begitu pula dalam perubahan nama HKBP(S) menjadi GKPS yakni gereja kesukuan orang Simalungun di kawasan ini tidak terdapat secara rinci yang menjelaskan  penamaan suku itu, kecuali mengurai panjang lebar tentang pengaruh kekristenan di Simalungun. Yang secara lebih lanjut, dengan kerangka berfikir melepaskan diri (manjae) dan mandiri, maka perluasan agama Kristen dapat dioptimalkan. Oleh karenanya, nyatalah bahwa Missionaris Hagen yang membuat peta Tanah Batak pada tahun 1883  itu tidak mencantumkan nama Simalungun, karena pada saat itu nama Simalungun belum dikenal.  

Kepentingan Administratif Kolonial.    

      Semenjak Sumatera Timur menjadi area perusahaan  Nederland Maschapaij khususnya  cuulturgebiet (perkebunan) maka untuk menunjang usaha tersebut berbagai perbaikan dilakukan, mulai dari mendatangkan kuli kontrak (Jawa, China dan India), Perluasan tanah (konsesi) sampai pada penataan kota serta pendirian berbagai kantor penunjang  keberhasilan perkebunan.Demikian dilaporkan Tideman dalam laporan resminya selama berkuasa di Si-baloengen: Siantar dinaikkan deradjatnya menjadi Kotapradja (Kotamadya), jalan-jalan dibuka untuk menghubungkan serta menelusuri keterisoliran, kantor pos, bank, kereta api dan bahkan hotel serta pemberian nama-nama jalan.  Tentulah Tideman mengalami kesulitan dalam  menentukan nama daerah yang tengah dikuasainya itu karena ketiadaan nama yang jelas untuk menunjuk kawasan serta  penghuninya, kecuali sebutan umum seperti ‘negeri timur’ dan ‘orang timur’ yang menunjuk pada nama kawasan dan orang  yang berdomisili didalamnya, yang secara topografi berada di sebelah timur kawasan Toba.Dapat dipahami bahwa, untuk keperluan administrativ, nama adalah sedemikian penting karena terkait dengan pengelolaan tanah jajahan yang luas, potensi sumber daya alam, maupun untuk keperluan militer. Paling tidak, sebutan Si-Baloengen dalam catatan Tideman itu berasal dari uraian pejabat pemerintahannya, yang  pada saat itu adalah orang Batak (Toba dan Mandailing) yang telah mengecap pendidikan ala Barat  sewaktu I.L. Nommensen bekerja di Sipoholon.  Mereka ini juga telah banyak menduduki pos penting  dalam kerangka pemerintahan kolonial di Sumatera Timur sehingga tidak salah apabila peran mereka juga banyak menentukan.  Lagi pula,  hubungan pemerintah   kolonial dengan orang Batak (Toba) sangat dekat yakni disamping untuk membantu pengkristenan ‘orang timur’, juga sebagai penyelia beras bagi tenaga kerja di perkebunan. Schenieder mengemukakan ”logika Batak” yakni dengan membiarkan dirinya dijajah sehingga bisa menikmati fasilitas kolonial  dengan gaji serta menjadi sintua di gereja yang lebih tinggi derajadnya dari petani. Oleh karena itu,  dapat dimengerti  bahwa nama itu lahir dan muncul berdasarkan argumen kompromistis antara pemerintah kolonial (Tideman) dengan orang pejabatnya dalam lingkaran  adminsitraturnya. Bisa dipastikan bahwa nama tersebut adalah bentukan Tideman dan tidak punya arti yang khusus baik secara phisikologis. Ia hanyalah sekedar nama dan bukan merupakan paduan kata depan (si) dan sifat (malungun)  seperti yang banyak ditulis atau menautkannya dengan karakter masyarakatnya yang menghindari konflik, bahasanya yang berombak beralun atau musiknya yang gemulai.  Nama ‘Si-Baloengen’ sesungguhnya tidak memiliki  arti khusus dan hanya merupakan sebutan administrativ semata. Sama seperti sebutan Melayu, Toba atau Pak-pak, Karo  dan bahkan Jawa sekalipun yang tidak memiliki arti. Peralihan  nama ‘Si-Baloengen’ menjadi ‘Simalungun’ adalah hal lazim dalam perubahan  pelafalan bahasa sama seperti perubahan ‘Niha’ menjadi ‘Nias’ atau  juga sebutan “Batta’ (sebutan singkat dewa tertinggi orang Batak) menjadi ‘Batak’, yakni ‘Dibata’ (Karo dan Pakpak), Debata (Mandailing dan Toba) serta Naibata (Simalungun). Oleh karena kemiripan pemanggilan tersebut, maka untuk urusan administrativ dibentuklah nama   mereka ‘Batak’ yang menunjuk kawasan serta rumpun etnik yang ada/tergabung didalamnya. Sedang nama seperti Simalungun, Pakpak, Toba, Karo, Mandailing/Angkola adalah nama sub etnik yang dikelompokkan menjadi bagian etnik Batak sebagaimana lazim dituliskan dalam literatur AntropologiPeralihan konsonan ‘b’ pada kata Si-Baloengen menjadi konsonan ‘m’ pada kata Simalungun telah mengakibatkan  kata yang kedua ini terdiri dari dua jenis, yakni kata depan dan kata sifat.  Kata  depan ‘si’  menunjuk pada objek  benda seperti  Si-Polan. Sedangkan kata sifat ‘Malungun’  bermakna sepi, sedih dan sunyi.  Perpaduan kedua jenis kata tersebut melahirkan interpretasi bahwa Simalungun adalah orang yang sedih?.   Analisis seperti ini banyak ditemukan, misalnya Henry Guntur Tarigan, ahli filologi pada salah satu PTN di Jawa.  Walter Lemp (1967) menulis bahwa orang Simalungun adalah orang yang lebih halus, tidak meledak walau sakit hati, serta lebih menghindar dari konflik. Keadaan ini berdasarkan pengamatan Lemp ketika menulis buku “Benih Yang Tumbuh”  berdasarkan perbandingan dengan etnik Batak lainnya. Singkatnya, penamaan  Simalungun bukan terletak pada unsur phisikologis yang pada kemudian hari bernama Simalungun.  Tetapi nama itu adalah sekedar sebutan dalam urusan administrativ kolonial, yang meski dikemudian hari dapat ditafsirkan secara etimologis.Lantas, bagaimana pula pendapat Uli Kozok (1992) Profesor filologi USU kebangsaan Jerman yang mengemukakan bahwa bahasa Simalungun adalah bahasa yang lebih dulu terbentuk (Tua) jika dibanding dua rumpun bahasa lainnya yakni rumpun Selatan (Mandailing/Angkola)  dan rumpun Utara (Pak-pak, Toba dan Karo)?. Benarkah?. Andai pendapat ini dapat diterima secara umum, maka etnik Simalungun adalah etnik yang lebih dulu ada, kemudian disusul oleh etnik Batak lainnya. Pertanyaan berikutnya adalah apa mungkin  etnik Simalungun belum memiliki nama pada saat itu?. Tulisan ini adalah awal pencarian kearah itu.!   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: