DEMOKRASI

DEMOKRASI DAN PERSOALAN-PERSOALAN  BANGSA     

                 Oleh:Erond Litno Damanik, M.Si.            

Pengantar

            Telah umum diketahui bahwa demokrasi dalam pengertian yang luas adalah upaya pengutamaan kepentingan rakyat yakni sesuai dengan maknanya yang hakiki yaitu kekuasaan yang bersumber dari rakyat, dilaksanakan (perwakilan) oleh rakyat  dan ditujukan demi kepentingan rakyat. Ini berarti, rakyat memegang peranan penting dalam konteks kekuasaan. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa demokrasi memegang kendali dalam memanfaatkan hak-hak azasi individu,  kelompok dan masyarakat dan bahkan negara.  Pengakuan terhadap hak azasi tersebut merupakan esensi dari demokrasi yang utama dimana rakyat menjadi subjek dan objek dari kekuasaan. Namun demikian, tak ayal kita melihat bahwa kepentingan rakyat yang dimaksud acapkali kurang dikedepankan.  Kekuasaan diperlakukan demi kepentingan sepihak, seperti kapitalis, aparat militer dan kaum penguasa. 

            Acuan untuk menjelaskan persoalan ini adalah seperti maraknya perambah hutan yang tak mampu dijerat hukum,  berkeliarannya para koruptor,  hukum yang dualistis, isu terorisme dan pelaku terror yang marak, ancaman disintegrasi seperti Poso dan lain sebagainya. Dalam konteks yang lebih kecil kita dapat melihat bagaiman penggusuran di kota-kota dapat terjadi,  penyingkiran kaum kecil dan miskin,  pendirian rumah ibadah ataupun keniscayaan hokum dalam membela hak-hak kaum lemah dan kecil.

            Dalam pada itu, peralihan sistem kekuasaan yang sentralistik menjadi desentralistik atau otonomi daerah, dimana daerah-daerah diberikan kebebasan untuk mengelola potensi ataupun sumber daya yang mereka miliki secara luas, tampaknya telah membuka peluang kearah yang lebih baik. Namun, agaknya  kita masih sekedar berharap bahwa demokrasi yang kita harapkan itu sedikit sulit terwujud. Masalahanya adalah bahwa, penguasa-penguasa daerah  bertindak layaknya seorang raja  yang sedang berkuasa dengan gemerlapnya istana kekuasaan. Hal mana ingin ditunjukkan  adalah bahwa dengan otonomi daerah para penguasa daerah memiliki otoritas yang luas untuk mengelola potensi daerahnya. Misalnya, pemberian hak penguasaan hutan kepada swasta seperti di Kabupaten Mandailing Natal,  korupsi di Kabupaten Nias, pengangkatan Beamte yang tidak transparan di kotapraja Siantar, tender proyek yang merujuk kroni dan kolega politik dan lain sebagainya.  Oleh karenanya, bagaimanakah demokrasi dapat tumbuh di era otonomi daerah ini?

Tantangan           

 Dalam terma demokrasi, keadaan seperti diagambarkan diatas  mengindikasikan bahwa  persoalan-persoalan yang belum mampu mengayomi masyarakat banyak (warga negaranya) belumlah menandai bahwa demokrasi dapat bertumbuh.  Ironisnya, terkadang bahwa kita rakyat Indonesia, menerjemahkan demokrasi tersebut yakni  hanya pada saat periodeisasi tahta kekuasaan  seperti pemilu.  Pada saat itu, masing-masing orang layaknya datang sebagai kaum  pembebas, satria pinigit, yang akan memberikan kebebasan dan penidakan terhadap keniscayaan ekonomi, hukum, politik serta  kultur. Untuk itu, demokrasi kadang dijadikan sebagai senjata pamungkas untuk mendramatisir keinginan rakyat banyak.             Budayawan Emma Ainun Najib mengemukakan: kita bisa dengan sangat mudah menemukan dan mendaftari ratusan bahkan ribuan problem diseluruh bidang kehidupan, yang tingkat keparahanya sangat tinggi. Yang kadar kompilasinya hampir seperti persoalan mistik karena sedemikian tak terurainya. Yang jangankan menemukan metode problem solvingnya, sedangkan merumuskan sajapun hampir-hampir tak terkerjakan atau terjangkau oleh kumpulan segala ilmuwan yang didatangkan dari belahan dan sudut manapun.  Emma mencontohkan bagaimana kaum tani di Indonesia semakin tak sanggup mempertahankan tanahnya, kenapa makin sirna kedaulatan mereka atas penyelenggaraan benih padi, atas komoditas panen dan unsur-unsur lain diseputar padi serta atas pengambilan keputusan terhadap harga gabah?            Lebih lanjut dikemukan bahwa para petani hidup dialamat antah berantah, berhadapan dengan ancaman penguasa. Penguasa indonesia selama sekian kali mengalami pergantian, tak pernah mengurusi kaum tani. Konsern mereka adalah pertanian. Petani bukan subjek utama dalam dunia pertanian, sawah dan tanaman. Subjek utamanya adalah pedagang yang bernama penguasa, lahanya adalah tanah, budak dan pelengkap penderitanya adalah petani. Demikian juga andai kita bertanya mengenai biaya pendidikan yang begitu mahal, kenapa kaum pelajar dan keluarganya dibebani  dengan kewajiban-kewajiban tak masuk akal di bidang petualangan kurikulum, perdagangan buku-buku paket,  pendangkalan ilmu dan robotisasi murid melalui sistem pengajaran? Lain lagi misalnya kita mendengar kata-kata ralat dalam konfrensi pers penguasa, bisa jadi adalah contoh buruk bagi pemerintah. Belum lagi persoalan human eror dipolitisir menjadi natural eror, tak ubahnya seperti lumpur Lapindo yang berkepanjangan, kecelakan transportasi yang beruntun, juga pembiaran konflik berkepanjangan seperti di Poso dan Irian.             Begitu mudah untuk mengurai masalah tersebut hingga menemukan satu jawab yakni mencoba perlakuan adil dan bijaksana, entah itu melalui kesamarataan didepan hukum,  kesamarataan perempuan dan laki-laki, perlakuan adil terhadap kaum kecil dan besar.  Bila kita mencoba mengurutkan berbagai masalah itu, maka akan dengan mudah menemukan persoalan yang melatarbelakangi, aktor dibelakang dan asal mula sebuah keputusan di telorkan.  Maka yang dibutuhkan adalah keseriusan dan ketegasan dalam menemukan problem solvingnya yang sebenarnya kita mengatahuinya secara umum. Demikian pula dalam pidato awal tahunnya, SBY mengemukakan bahwa selama kepemimpinannya sebagai presiden, mengakui bahwa  beliau belum tegas. Ini berarti,  hampir setiap persoalan yang timbul tersebut diketahui, namun masih saja  tetap jadi misteri yang belum terpecahkan.             Untuk mengembalikan serta menemukan solusi atas persoalan tersebut memang begitu sulit, karena disamping dibutuhkan kebijaksanaan dan keseriusan pemerintah, juga disebabkan oleh adanya kelompok-kelompok tertentu yang tidak mengingini adanya perubahan dari situasi sekarang ini. Kelompok mereka itu bisa  jadi adalah kelompok yang pro status quo yang banyak diuntungkan dalam kondisi seperti sekarang ini. Mereka ini  akan senantiasa memelihara kondisi yang menguntungkan mereka sehingga dengan begitu, interest mereka dapat tercapai, kendati itu bertolakbelakang dengan hakikat demokrasi. 

Peluang.           

 Hampir dapat dipastikan bahwa terminologi demokrasi telah menjadi jargon internasional. Hampir tak satupun negara bangsa (nation state) di muka bumi ini  yang lepas dari pengaruh jargon itu. Hal yang mendasarinya adalah bahwa tuntutan  demokrasi yang manusiawi dan berlaku universal. Didalamnya terdapat pengakuan hak-hak setiap orang seperti kesamarataan di muka hukum, keadilan, dan hak untuk hidup. Dengan begitu, tak terdapat suatu alasan untuk menolak kehadiran demokrasi.            Menyoal bangsa Indonesia yang banyak mengalami permasalahan-permasalahan, baik yang menyangkut persoalan ketatanegaraan, administrasi kenegaraan, layanan publik, pengadaan kesempatan kerja, kesamarataan di depan hukum dan lain sebagainya itu, menjadi persoalan yang penting untuk dituntaskan.  Hal mana adalah bahwa, dengan adanya kehidupan yang seperti itu, maka perasaan nasionalisme, kesadaran dan kebangsaan dapat tumbuh dengan baik.  Dengan kata lain, pengakuan terhadap hak-hak person dan hak kelompok-kelompok  masyarakat  maka nasionalisme dan kebangsaan itu dapat tumbuh mengakar. Pantas saja, negara seperti Jerman ataupun Amerika Serikat dapat berdiri teguh, walau negara mereka itu menganut faham federal.             Bangsa Indonesia yang dikenal  dengan sebutan negara majemuk, mau tak mau pengakuan terhadap hak-hak individu, kelompok-kelompok masyarakat  dan kelompok lain, mutlak dilakukan karena  dengan begitu akan  muncul penghargaan terhadap mereka dan diharapkan dapat merangsang lahirnya nasionalisme dan kebangsaan yang sangat dibutuhkan  dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara.  Apalagi dalam situasi kenegaraan kita  yang desentralistik, dimana  pengakuan terhadap ethno(politik) mutlak dilakukan.              Dengan demikian demokrasi ditengah-tengahnya derasnya tuntutan otonomi daerah  (ethnopolitik) adalah suatu hal yang lazim apalagi   dalam konteks negara Indonesia yang plural.  Kita berharap bahwa dengan adanya penghargaan  terhadap ethnopolitik itulah  nasionalisme dan kebangsaan dapat  tumbuh dengan baik.  Lain dari pada itu,  sebenarnya kita tengah berupaya membangun sebuah komunitas negara bangsa yang begitu sulit untuk diwujudkan karena persoalan-persoalan ditingkat dasar (masyarakat) belum dapat diatasi dengan baik, plus  maraknya bentuk abuse of power ditingkat penyelenggara negara. Maka dari itu, kita mungkin  harus belajar menghargai  hak-hak hidup setiap individu, kelompok dan masyarakat.  Bagaimanapun juga,  demokrasi yang mengamanatkan pentingnya hak-hak hidup individu, kelompok dan masyarakat itu adalah hakikat  utama berbangsa dan bernegara yang universal. Lain dari pada itu, kita tidak akan pernah menemukan nasionalisme dan kebangsaan kita yang tetap teguh.             

Penulis: Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial

Lembaga Penelitian

Universitas Negeri Medan 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: