HOME « 1simetri1’s Weblog

February 20, 2008

HOME « 1simetri1’s Weblog

Advertisements

JAGUNG HYBRIDA

February 20, 2008

jagung-1.jpg JAGUNG


KOPI

February 20, 2008

sta50012.jpgPROJECT 4


RAWIT CHILI

February 20, 2008

rawit.jpgPROJECT 3


DEMOKRASI

February 20, 2008

DEMOKRASI DAN PERSOALAN-PERSOALAN  BANGSA     

                 Oleh:Erond Litno Damanik, M.Si.            

Pengantar

            Telah umum diketahui bahwa demokrasi dalam pengertian yang luas adalah upaya pengutamaan kepentingan rakyat yakni sesuai dengan maknanya yang hakiki yaitu kekuasaan yang bersumber dari rakyat, dilaksanakan (perwakilan) oleh rakyat  dan ditujukan demi kepentingan rakyat. Ini berarti, rakyat memegang peranan penting dalam konteks kekuasaan. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa demokrasi memegang kendali dalam memanfaatkan hak-hak azasi individu,  kelompok dan masyarakat dan bahkan negara.  Pengakuan terhadap hak azasi tersebut merupakan esensi dari demokrasi yang utama dimana rakyat menjadi subjek dan objek dari kekuasaan. Namun demikian, tak ayal kita melihat bahwa kepentingan rakyat yang dimaksud acapkali kurang dikedepankan.  Kekuasaan diperlakukan demi kepentingan sepihak, seperti kapitalis, aparat militer dan kaum penguasa. 

            Acuan untuk menjelaskan persoalan ini adalah seperti maraknya perambah hutan yang tak mampu dijerat hukum,  berkeliarannya para koruptor,  hukum yang dualistis, isu terorisme dan pelaku terror yang marak, ancaman disintegrasi seperti Poso dan lain sebagainya. Dalam konteks yang lebih kecil kita dapat melihat bagaiman penggusuran di kota-kota dapat terjadi,  penyingkiran kaum kecil dan miskin,  pendirian rumah ibadah ataupun keniscayaan hokum dalam membela hak-hak kaum lemah dan kecil.

            Dalam pada itu, peralihan sistem kekuasaan yang sentralistik menjadi desentralistik atau otonomi daerah, dimana daerah-daerah diberikan kebebasan untuk mengelola potensi ataupun sumber daya yang mereka miliki secara luas, tampaknya telah membuka peluang kearah yang lebih baik. Namun, agaknya  kita masih sekedar berharap bahwa demokrasi yang kita harapkan itu sedikit sulit terwujud. Masalahanya adalah bahwa, penguasa-penguasa daerah  bertindak layaknya seorang raja  yang sedang berkuasa dengan gemerlapnya istana kekuasaan. Hal mana ingin ditunjukkan  adalah bahwa dengan otonomi daerah para penguasa daerah memiliki otoritas yang luas untuk mengelola potensi daerahnya. Misalnya, pemberian hak penguasaan hutan kepada swasta seperti di Kabupaten Mandailing Natal,  korupsi di Kabupaten Nias, pengangkatan Beamte yang tidak transparan di kotapraja Siantar, tender proyek yang merujuk kroni dan kolega politik dan lain sebagainya.  Oleh karenanya, bagaimanakah demokrasi dapat tumbuh di era otonomi daerah ini?

Tantangan           

 Dalam terma demokrasi, keadaan seperti diagambarkan diatas  mengindikasikan bahwa  persoalan-persoalan yang belum mampu mengayomi masyarakat banyak (warga negaranya) belumlah menandai bahwa demokrasi dapat bertumbuh.  Ironisnya, terkadang bahwa kita rakyat Indonesia, menerjemahkan demokrasi tersebut yakni  hanya pada saat periodeisasi tahta kekuasaan  seperti pemilu.  Pada saat itu, masing-masing orang layaknya datang sebagai kaum  pembebas, satria pinigit, yang akan memberikan kebebasan dan penidakan terhadap keniscayaan ekonomi, hukum, politik serta  kultur. Untuk itu, demokrasi kadang dijadikan sebagai senjata pamungkas untuk mendramatisir keinginan rakyat banyak.             Budayawan Emma Ainun Najib mengemukakan: kita bisa dengan sangat mudah menemukan dan mendaftari ratusan bahkan ribuan problem diseluruh bidang kehidupan, yang tingkat keparahanya sangat tinggi. Yang kadar kompilasinya hampir seperti persoalan mistik karena sedemikian tak terurainya. Yang jangankan menemukan metode problem solvingnya, sedangkan merumuskan sajapun hampir-hampir tak terkerjakan atau terjangkau oleh kumpulan segala ilmuwan yang didatangkan dari belahan dan sudut manapun.  Emma mencontohkan bagaimana kaum tani di Indonesia semakin tak sanggup mempertahankan tanahnya, kenapa makin sirna kedaulatan mereka atas penyelenggaraan benih padi, atas komoditas panen dan unsur-unsur lain diseputar padi serta atas pengambilan keputusan terhadap harga gabah?            Lebih lanjut dikemukan bahwa para petani hidup dialamat antah berantah, berhadapan dengan ancaman penguasa. Penguasa indonesia selama sekian kali mengalami pergantian, tak pernah mengurusi kaum tani. Konsern mereka adalah pertanian. Petani bukan subjek utama dalam dunia pertanian, sawah dan tanaman. Subjek utamanya adalah pedagang yang bernama penguasa, lahanya adalah tanah, budak dan pelengkap penderitanya adalah petani. Demikian juga andai kita bertanya mengenai biaya pendidikan yang begitu mahal, kenapa kaum pelajar dan keluarganya dibebani  dengan kewajiban-kewajiban tak masuk akal di bidang petualangan kurikulum, perdagangan buku-buku paket,  pendangkalan ilmu dan robotisasi murid melalui sistem pengajaran? Lain lagi misalnya kita mendengar kata-kata ralat dalam konfrensi pers penguasa, bisa jadi adalah contoh buruk bagi pemerintah. Belum lagi persoalan human eror dipolitisir menjadi natural eror, tak ubahnya seperti lumpur Lapindo yang berkepanjangan, kecelakan transportasi yang beruntun, juga pembiaran konflik berkepanjangan seperti di Poso dan Irian.             Begitu mudah untuk mengurai masalah tersebut hingga menemukan satu jawab yakni mencoba perlakuan adil dan bijaksana, entah itu melalui kesamarataan didepan hukum,  kesamarataan perempuan dan laki-laki, perlakuan adil terhadap kaum kecil dan besar.  Bila kita mencoba mengurutkan berbagai masalah itu, maka akan dengan mudah menemukan persoalan yang melatarbelakangi, aktor dibelakang dan asal mula sebuah keputusan di telorkan.  Maka yang dibutuhkan adalah keseriusan dan ketegasan dalam menemukan problem solvingnya yang sebenarnya kita mengatahuinya secara umum. Demikian pula dalam pidato awal tahunnya, SBY mengemukakan bahwa selama kepemimpinannya sebagai presiden, mengakui bahwa  beliau belum tegas. Ini berarti,  hampir setiap persoalan yang timbul tersebut diketahui, namun masih saja  tetap jadi misteri yang belum terpecahkan.             Untuk mengembalikan serta menemukan solusi atas persoalan tersebut memang begitu sulit, karena disamping dibutuhkan kebijaksanaan dan keseriusan pemerintah, juga disebabkan oleh adanya kelompok-kelompok tertentu yang tidak mengingini adanya perubahan dari situasi sekarang ini. Kelompok mereka itu bisa  jadi adalah kelompok yang pro status quo yang banyak diuntungkan dalam kondisi seperti sekarang ini. Mereka ini  akan senantiasa memelihara kondisi yang menguntungkan mereka sehingga dengan begitu, interest mereka dapat tercapai, kendati itu bertolakbelakang dengan hakikat demokrasi. 

Peluang.           

 Hampir dapat dipastikan bahwa terminologi demokrasi telah menjadi jargon internasional. Hampir tak satupun negara bangsa (nation state) di muka bumi ini  yang lepas dari pengaruh jargon itu. Hal yang mendasarinya adalah bahwa tuntutan  demokrasi yang manusiawi dan berlaku universal. Didalamnya terdapat pengakuan hak-hak setiap orang seperti kesamarataan di muka hukum, keadilan, dan hak untuk hidup. Dengan begitu, tak terdapat suatu alasan untuk menolak kehadiran demokrasi.            Menyoal bangsa Indonesia yang banyak mengalami permasalahan-permasalahan, baik yang menyangkut persoalan ketatanegaraan, administrasi kenegaraan, layanan publik, pengadaan kesempatan kerja, kesamarataan di depan hukum dan lain sebagainya itu, menjadi persoalan yang penting untuk dituntaskan.  Hal mana adalah bahwa, dengan adanya kehidupan yang seperti itu, maka perasaan nasionalisme, kesadaran dan kebangsaan dapat tumbuh dengan baik.  Dengan kata lain, pengakuan terhadap hak-hak person dan hak kelompok-kelompok  masyarakat  maka nasionalisme dan kebangsaan itu dapat tumbuh mengakar. Pantas saja, negara seperti Jerman ataupun Amerika Serikat dapat berdiri teguh, walau negara mereka itu menganut faham federal.             Bangsa Indonesia yang dikenal  dengan sebutan negara majemuk, mau tak mau pengakuan terhadap hak-hak individu, kelompok-kelompok masyarakat  dan kelompok lain, mutlak dilakukan karena  dengan begitu akan  muncul penghargaan terhadap mereka dan diharapkan dapat merangsang lahirnya nasionalisme dan kebangsaan yang sangat dibutuhkan  dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara.  Apalagi dalam situasi kenegaraan kita  yang desentralistik, dimana  pengakuan terhadap ethno(politik) mutlak dilakukan.              Dengan demikian demokrasi ditengah-tengahnya derasnya tuntutan otonomi daerah  (ethnopolitik) adalah suatu hal yang lazim apalagi   dalam konteks negara Indonesia yang plural.  Kita berharap bahwa dengan adanya penghargaan  terhadap ethnopolitik itulah  nasionalisme dan kebangsaan dapat  tumbuh dengan baik.  Lain dari pada itu,  sebenarnya kita tengah berupaya membangun sebuah komunitas negara bangsa yang begitu sulit untuk diwujudkan karena persoalan-persoalan ditingkat dasar (masyarakat) belum dapat diatasi dengan baik, plus  maraknya bentuk abuse of power ditingkat penyelenggara negara. Maka dari itu, kita mungkin  harus belajar menghargai  hak-hak hidup setiap individu, kelompok dan masyarakat.  Bagaimanapun juga,  demokrasi yang mengamanatkan pentingnya hak-hak hidup individu, kelompok dan masyarakat itu adalah hakikat  utama berbangsa dan bernegara yang universal. Lain dari pada itu, kita tidak akan pernah menemukan nasionalisme dan kebangsaan kita yang tetap teguh.             

Penulis: Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial

Lembaga Penelitian

Universitas Negeri Medan 


KERUNTUHAN MONARCHI SIMALUNGUN

February 20, 2008

BANGUN DAN RUNTUHNYA KERAJAAN SIMALUNGUN SUMATERA TIMUR

 Oleh: Erond Litno Damanik, M.Si  

1.Pengantar.         

Riwayat asal mula kerajaan Simalungun hingga kini belum diketahui pasti, terutama tentang kerajaan pertama yakni Nagur (Nagore, Nakureh). Demikian pula kerajaan Batanghiou serta Tanjung Kasau.  Kehidupan kerajaan ini hanya dapat ditelusuri dari tulisan-tulisan petualang dunia terutama  Marcopolo dan  petualang dari  Tiongkok ataupun dari hikayat-hikayat (poestaha partikkian) yang meriwayatkan kerajaan tersebut.  Di zaman purba wilayah Simalungun mempunyai 2 buah kerajaan besar yaitu pertama kerajaan Nagur yang ada di dalam catatan Tiongkok abad ke-15 (“Nakuerh”) dan oleh Marcopolo tatkala ia singgah di Pasai tahun 1292 M. kerajaan besar itu menguasai wilayah sampai-sampai ke Hulu Padang-Bedagai dan Hulu Asahan. Kerajaan tua yang lain ialah Batangio yang terletak di Tanah Jawauri (Tanoh Jawa). Pada masa itu, kerajaan Simalungun dikenal dengan nama harajaon na dua  (kerajaan yang Dua)Selanjutnya, diketahui bahwa pasca keruntuhan kerajaan Nagur, maka terbentuklah harajaon  na opat (kerajaan Berempat) yaitu: Siantar, Tanoh Jawa, Panai dan Dolog Silau.  Ke-empat kerajaan ini menjadi populer pada saat masuknya pengusaha kolonial Belanda, dimana tiga kerajaan yakni Tanoh Jawa, Siantar dan Panei bekerjasama dengan pengusaha kolonial dalam memperoleh perijinan tanah. Setelah masuknya Belanda terutama sejak penandatanganan  perjanjian pendek (korte verklaring) maka tiga (3)  daerah takluk (partuanan) Dolog Silau di naikkan statusnya menjadi kerajaan yang sah dan berdiri sendiri, yakni Silimakuta, Purba dan Raya.  Pada saat itu, kerajaan di Simalungun dikenal dengan nama harajaon na pitu (kerajaan yang Tujuh). Simalungun Sumatera Timur.Akhir dari kerajaan Simalungun ini adalah terjadinya amarah massa pada tahun 1946 yang dikenal dengan revolusi Sosial.  Sejak saat itu,  peradapan rumah bolon (kerajaan) Simalungun punah selama-lamanya. Dengan uraian singkat diatas, penulis berkeinginan untuk menulis kembali sejarah berdiri dan hanucrnya kerajaan.Atas dasar inilah,  penulis berkeinginan untuk mendeskripsikan kembali sejarah bangun dan hancurnya kerajaan Simalungun Sumatera Timur yang banyak diriwayatkan dalam sejarah Simalungun.  

2. Tiga fase  Kerajaan Simalungun.

Secara historis, terdapat tiga fase kerajaan yang pernah berkuasa dan memerintah di Simalungun. Berturut-turut fase itu adalah fase kerajaan yang dua (harajaon na dua) yakni kerajaan Nagur (marga Damanik) dan Batanghio (Marga Saragih). Berikutnya adalah kerajaan berempat (harajaon na opat) yakni Kerajaan Siantar (marga Damanik), Panai  (marga Purba Dasuha), Silau (marga Purba Tambak) dan Tanoh Jawa (marga Sinaga). Terakhir adalah fase kerajaan yang tujuh (harajaon na pitu) yakni: kerajaan Siantar (Marga Damanik), Panai (marga Purba Dasuha), Silau (marga Purba Tambak), Tanoh Jawa (marga Sinaga), Raya (marga Saragih Garingging), Purba (marga Purba Pakpak) dan Silimakuta (marga Purba Girsang).Seperti yang dikemukakan diatas bahwa asal muasal kerajaan Simalungun tidak diketahui secara pasti terutama  dua kerajaan terdahulu yakni Nagur dan Batanghiou.  Sinar (1981) mengemukakan bahwa kerajaan Nagur telah ada dalam catatan Tiongkok abad ke-15 (“Nakuerh”) dan oleh Marcopolo tatkala ia singgah di Pasai tahun 1292 M.  Kerajaan besar itu menguasai wilayah sampai ke Hulu Padang-Bedagai dan Hulu Asahan. Kerajaan tua yang lain ialah Batangio yang terletak di Tanah Jawauri (Tanoh Jawa).           Kendati konsepsi raja dan kerajaan di Simalungun masih kabur, akan tetapi, Kroesen (1904:508) mengemukakan bahwa konsep raja dan kerajaan itu berasal dari orang Simalungun itu sendiri sebagai perwujudan otonomi kekuasaan yang lebih tinggi. Bangun dalam Saragih (2000:310) mengemukakan bahwa kata ‘raja’ berasal dari India yaitu ‘raj’ yang menggambarkan pengkultusan individu penguasa. Mungkin saja konsep itu terbawa ke Simalungun akibat penetrasi kerajaan Hindu-Jawa seperti Mataram lama pada masa ekspansi ke Sumatera Timur (Tideman,1922:58). Lebih lanjut dikemukakan bahwa pengaruh Hindu di Simalungun dapat diamati langsung dari bentuk peninggalan yang mencerminkan pengaruh Hindu-Jawa. Nama kerajaan Tanoh Djawa setidaknya telah mendukung argumentasi itu           Menurut sumber Cina yakni Ying-yai Sheng-ian, pada tahun 1416, kerajaan Nagur (tertulis nakkur) berpusat di Piddie dekat pantai barat Aceh Dikisahkan bahwa raja nagur berperang dengan raja samudra (Pasai) yang menyebabkan gugurnya raja Samodra akibat panah beracun pasukan Nagur. Pemaisuri kerajaan Samodra menuntut balas dan setelah diadakannya sayembara, maka raja Nagur berhasil ditewaskan. Kendati demikian,  sejarawan Simalungun sepakat bahwa lokasi ataupun pematang  kerajaan Nagur adalah di Pematang Kerasaan sekarang yang berada dekat kota Perdagangan terbukti dengan adanya konstruksi tua bekas kerajaan Nagur dari ekskavasi yang dilakukan oleh para ahli (Tideman, 1922:51). Mengenai polemik tentang lokasi defenitif kerajaan Nagur pernah berada dekat Pidie (Aceh) dapat dijelaskan sebagai akibat luasnya kerajaan Nagur. Oleh karenanya, raja Nagur menempatkan artileri panah beracunnya pada setiap perbatasan yang rentan dengan invasi asing.          Kerajaan Batanghio, tidak ditemukan tulisan-tulisan resmi tentang riwatnya maupun pustaha yang mengisahkan asal-usulnya. Hanya saja Tideman (1922) menulis dalam nota laporan penjelasan mengenai Simalungun. Oleh para cerdik pandai Simalungun, Batanghio pada awalnya dipercaya sebagai partuanon  Nagur, akan tetapi karena kemampuannya dan karena luasnya kerajaan Nagur, maka status partuanon itu diangkat menjadi kerajaan.          Pada tahun 1293-1295, kerajaan Nagur dan Batanghio diinvasi kerajaan Singasari dengan rajanya yang terkenal, Kertanegara. Ekspedisi itu dikenal dengan ekspedisi Pamalayu yang dipimpin oleh Panglima Indrawarman yang berasal dari Damasraya Djambi (Wibawa, 2001:14-15) yang kemudian mendirikan Kerajaan (Dolog) Silou pada akhir abad XIV. Untuk mempertahankan, daerah vasalnya, maka raja nagur menyerahkan kekuasaannya kepada para panglima dan mempererat hubungan dengan pematang  (central kekuasaan)  semakin erat dan kokoh. Dengan demikian di Simalungun sampai pada tahun 1883 terdapat kerajaan yang sifatnya konfederasi (Dasuha dan Sinaga, 2003:31) yakni kerajaan Siantar (Damanik), Panei (Purba Dasuha), Dolog Silau (Purba Tambak) dan Tanoh Jawa (Sinaga).          Wilayah Dolog Silau yang begitu luas dan intensya pertikaian antar huta, maka dibentuklah tiga partuanon, yakni Partuanon Raya (Saragih Garinging), Partuanon Purba (Purba Pakpak) dan Partuanon Silimahuta (Purba Girsang). Strategi ini ditempuh untuk mempererat kekuasaan Dolog Silau dan tiga kerajaan besar lainnya.          Setelah penandatanganan perjanjian pendek (korte verklaring) pada tahun 1907 yang intinya tunduknya seluruhnya kerajaan kepada kolonial, maka untuk mempermudah urusan administrasi serta mempermuda politik devide et impera, maka status partuanon dari tiga partuanon Dolog Silou itu dinaikkan statusnya menjadi kerajaan. Yakni kerajaan Silimahuta (Purba Girsang) yang Pematang nya di Pematang Nagaribu, kerajaan Purba (Purba Pak-pak) dengan pematang di Pematang Raya. Dengan demikian setelah penandatanganan Korte Verklaring, Simalungun mengenal tujuh kerajaan yang bersifat konfederasi, yakni dikenal dengan sebutan Kerajaan nan tujuh (harajaon Na pitu-siebenvorsten) (Tambak,1982:20-128; Tideman,1922:3-11). Pasca penandatanganan perjanjian pendek (korte verklaring) itu, maka oleh pemerintah kolonila Belanda, penguasa pribumi (native states) ditugaskan untuk mengurus daerahnya sendirinya sebagai penguasa swapraja. Sebagai penguasa daerah yang otonom mereka memiliki status sebagai kepala pemerintahan daerah. Penataan itu dilakukan sebagai upaya mempercepat aneksasi dan passifikasi daerah dalam upaya menjaga kondusifitas onderneming kolonial.Dalam poestaha  hikayat Parpadanan na Bolak dapat diketemukan bahwa asal usul monarhi (kerajaan) di Simalungun telah bersentuhan dengan kerajaan yang ada di Pulau Jawa pada saat itu. Keadaan ini juga dipertegas dengan berbagai asumsi penulis Eropa, bahwa pengaruh Jawa telah ada dan berkembang di kawasan ini terbukti dengan penamaan salah satu area (Tanah Djawa) di Simalungun. Lagi pula, terdapat berbagai kesamaan dalam hal perangkat kebudayaan seperti pemakaian destar (gotong dan Bulang) dalam khasanah adat. Di samping itu, juga telah bersentuhan dengan pengaruh Sinkretis (Hindu-Jawa) seperti permainan catur, meluku sawah dan lain-lain. Hal yang paling mengesankan adalah bahwa hewan korban dalam perangkat adat istiadatnya adalah ayam (dayok nabinatur).Ini berarti bahwa, keadaan dimana kerajaan di Simalungun telah mengambil corak modern layaknya sebuah negara yang memiliki perangkat-perangkat tertentu. Keadaan seperti ini tidak dimiliki suku lain seperti Tapanuli (Utara), Karo, Pak-pak, Mandailing, Angkola sungguhpun mereka itu mengenal konsep raja. Dengan demikian, konsep raja dan kerajaan yang telah lama berdiri di Simalungun merupakan peninggalan dalam kebudayaannya sebagai dampak persentuhannya dengan budaya lain (Hindu-Jawa).           Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masing-masing kerajaan di  Simalungun dengan marga pemerintahnya adalah sebagai berikut: 

Fase Nama Kerajaan Marga Pemerintah
I Kerajaan yang dua Nagur Damanik
Batanghoiu Saragih
II Kerajaan yang Empat Siantar Damanik
Tanoh Jawa Sinaga
Dolog Silau Tambak
Panai Dasuha
III Kerajaan yang Tujuh Siantar Damanik
Tanoh Jawa Sinaga
Dolog Silau Tambak
Panai Dasuha
Raya Garingging
Purba Pakpak
Silimahuta Girsang

  3. Runtuhnya Kerajaan Simalungun Sumatera Timur.

Kekhasan Sumatera Timur menjelang Indonesia merdeka tahun 1945 adalah adanya perbedaan-perbedaan kelas antara bangsawan dan rakyat jelata. Dalam masyarakat Simalungun, perbedaan kelas tersebut adalah seperti golongan parbapaan (bangsawan), partongah (pedagang), paruma (petani) dan jabolon (budak). Keadaan yang sama ada pada rakyat Melayu Sumatera Timur terutama antara Sulthan dan rakyat.Sebagai negera yang bari terbentuk, nasionalisme rakyat Indonesia masih mengental dan dapat dipahami apabila masih menaruh dendam terhadap feodalisme yang sebelumnya merupakan kaki tangan kolonial.  Oleh karena itu, situasi rakyat yang masih baru merdeka, kemudian disulut dengan provokasi orang lain (organisasi) tak pelak lagi apabila kecemburuan sosial dapat berujuk revolusi massa yang menelan ongkos sosial yang tinggi. Termasuk punahnya sebuah peradapan di Sumatera Timur (Simalungun dan Melayu), dimana raja dan kerabatnya beserta istananya musnah selama-lamanya. Keadaan  seperti ini berlanjut hingga memasuki tahun 1946 sehingga mendorong kebencian masyarakat terhadap golongan elit. Sejalan dengan itu, berkembangnya pemahaman politik pada waktu itu, turut pula menyulut keprihatinan terhadap perbedaan kelas yang didorong oleh keinginan untuk menghapuskan sistem feodalisme di Sumatera Timur.Demikianlah hingga akhirnya terjadi peristiwa berdarah yang meluluhlantakkan feodalisme di Sumatera Timur terutama pada rakyat Simalungun dan Melayu.  Pada  peristiwa tersebut  empat dari tujuh kerajaan Simalungun yaitu Tanoh Jawa, Panai, Raya dan Silimakuta pada periode ketiga ini musnah dibakar. Sementara Silau, Purba dan Siantar luput dari serangan kebringasan massa. Raja dan kerabatnya banyak dibunuh. Peristiwa ini menelan banyak korban nyawa, harta dan benda. Kejadian yang sama juga menimpa kesultanan Melayu dimana empat kesultanan besarnya Langkat, Deli, Serdang serta Asahan dibakar dan lebih dari 90 sultan dan kerabatnya tewas dibunuh (Reid, 1980)Riwayat swapraja Simalungun telah berlalu setelah terjadinya revolusi sosial pada tahun 1946. Revolusi itu tidak saja menamatkan kerajaan tapi juga seluruh kerabat perangkat kerajaan dan keluraga raja yang mendapatkan hak istimewa  dari pemerintah kolonial, sehingga telah meningkatkan kecemburuan sosial dari rakyat terhadap raja. Revolusi terjadi setelah rakyat diorganisir dan diagitasi oleh organisasi dan partai revolusioner di Simalungun. Sejak saat itu sistem kerajaan tradisional Simalungun menemui riwayatnya.   Dalam arti lain, lenyapnya atau runtuhnya zaman keemasan monarhi itu telah pula menandai berakhirnya peradapan besar rumah bolon. 

4. Penutup.

Bentuk peradapan Simalungun yang tidak dimiliki oleh sub etnik Batak lainnya terletak pada sistem pemerintahannya. Orang Simalungun mengenal sistem pemerintahan yang sangat jelas yaitu monarchis (kerajaan), suatu bnetuk pemerintahan yang dikepalai oleh raja beserta aparaturnya. Bentuk pemerintahan tersebut adalah bentuk persinggungan budaya Hindia yang masuk ke tanah Batak memasuki abad ke-4  yang membentuk kerajaan tertua di Sumatera yakni Nagur. Terdapat tiga fase kerajaan yang pernah berkuasa dan memerintah di Simalungun. Berturut-turut fase itu adalah fase kerajaan yang dua (harajaon na dua) yakni kerajaan Nagur (marga Damanik) dan Batanghio (Marga Saragih). Berikutnya adalah kerajaan berempat (harajaon na opat) yakni Kerajaan Siantar (marga Damanik), Panai  (marga Purba Dasuha), Silau (marga Purba Tambak) dan Tanoh Jawa (marga Sinaga). Terakhir adalah fase kerajaan yang tujuh (harajaon na pitu) yakni: kerajaan Siantar (Marga Damanik), Panai (marga Purba Dasuha), Silau (marga Purba Tambak), Tanoh Jawa (marga Sinaga), Raya (marga Saragih Garingging), Purba (marga Purba Pakpak) dan Silimakuta (marga Purba Girsang).Hancurnya kerajaan Simalungun Sumatera Timur adalah sebagai dampak dari  gejolak amarah massa yang terjadi pada 6 Maret 1946  yang lebih dikenal dengan revolusi sosial terutama di wilayah Simalungun dan Melayu Sumatera Timur. Sejak saat itu,  sistem pemerintahan swapraja Simalungun punah selama-lamanya. 

Daftar Pustaka.

Anderson. John., 1823 Mission to the Eastcoast of Sumatra: Edinbrugh

Dasuha. Juandarahaya dan Marthin Lukito Sinaga., 2003. Tole!den Tomorlanden das Evanggelium. Sejarah Seratus Tahun Pekabaran Injil di Simalungun 2 September 1903-2003: Pematang Siantar: Kolportase GKPS

Kroesen, JA., 1893 Eene reis door de landschappen Tandjoeng Kassau, Siantar en Tanah Djawa.  TBG XXXIX, p. 229-304.

Reid. Anthony., 1981., The Blood of the People, Revolution and the of Traditional rule in Nothern Sumatera. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Saragih .Hisarma., 1999. Zending di Tanah Batak: Study Tentang Konversi Dikalangan Masyarakat Simalungun 1903-1942. (Thesis Magister Humaniora). Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

Sinar, T. Luckman,  1981. Tuhan Sang Nahualu, Raja Siantar. Seminar  Sejarah Nasional III, tanggal 12-11-1981 di Jakarta.

Tambak.,T.B.A., 1982. Sejarah Simalungun. Pematang Siantar: Yayasan Museum Simalungun.

Tiderman.J., 1922. Simeloengen: Het Land der Timoer Bataks in Zijn Ontwikling tot Een Deel Van het Kulturgebied van de Ooskust van Sumatera. Leiden: Stamdruskkerij Louis H. Beeherer 


KEBUDAYAAN DAERAH

February 20, 2008

KEBUDAYAAN DAERAH: TANTANGAN MASA  KINI 

Oleh 

Erond Litno Damanik, M.Si.  

  1. Pengantar

Kebudayaan cenderung untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan masyarakat pedukungnya. Dikota-kota besar ataupun dilain daerah dimana pergaualan antar suku bangsa berlangsung, diperlukan system referensi atau kebudayaan yang memadai. Bukan tidak mungkin,  disamping kebudayaan-kebudayaan suku bangsa yang didukung oleh kebudayaan setempat, juga berkembang kebudayaan baru yang dapat dipergunakan sebagai  referensi dalam pergaulan lintas suku bangsa yang terlibat. Kebudayaan suku bangsa dikota-kota besar tidak dapat berkembang lagi karena terdesak oleh kebudayaan pasar atau daerah yang lebih sesuai dengan kebutuhan.

Sementara orang  Betawi misalnya, berusaha melestarikan kebudayaan mereka dengan membentuk Lembaga Kebudayaan Betawi, sebahagian dari mereka malah berusaha memperluas kebudayaannya menjadi kebudayaan daerah (khusus ibukota) Jakarta yang cepat didukukng oleh anggota masyarakat yang lebih luas.  Atau juga seperti kebudayaan Batak Toba  dengan cara membentuk Partukkoan Batak Toba di Sumatera Utara dan bahkan melakukan penelitian ataupun riset  melalui Lembaga Penelitian Kebudayaan Batak Toba di Universitas HKBP Nommensen Medan.  Keadaan seperti ini, disamping berupaya untuk melestarikan serta menyempurnakan kebudayaan Batak Toba, juga bertujuan untuk memperluas  penggunanan kebudayaan  tersebut  pada setiap kelompok masyarakt di Sumatera Utara.

Kemungkinan berkembangnya kebudayaan pasar atau daerah itu bukan tidak ada, lebih-lebih kalau kita melihat kebudayaan Betawi yang menurut sejarahnya merupakan hasil akulturasi (perpaduan) banyak kebudayaan yang dibawa oleh pendukung-pendukungnya yang kemudian menetap di Batavia pada masa lampau.

  1. Kebudayaan Nasional dan Daerah

Dewasa ini, dikota-kota besar maupun dipelosok tanah air telah berkembang kebudayaan nasional, terutama sejak intensifikasi administrasi dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah. System politik dan dalam batas-batas tertentu juga system kemasyarakatan nasional, mulai berkembang diseluruh tanah air.  Belum lagi sistem pendidikan nasional yang meruapakn tulang punggung pembinaan budaya generasi muda bangsa Indonesia yang telah digalakkan secara nasional. Disamping itu, kita juga memiliki bahasa nasional, sebagai salah satu unsur kebudayaan  yang memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.  Demikian juga sistem pertahanan dan perlawanan rakyat yang dapat membangkitkan rasa persatuan lewat perasaan senasip yang sedang ditanamkan pada masyarakat.Pengaruh sistem perekonomian dan teknologi nasional sudah mulai terasa di seluruh tanah air, disamping sistem religi yang memang sejak semula mendapatkan perhatian khusus secara nasional. Barangkali, tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa disamping kebudayaan suku bungsa, telah berkembang kebudayaan pasar atau daerah, serta kebudayaan nasional sebagai akibat usaha pembangunan yang dilancarkan keseluruh penjuru tanah air.Bahwa disana sini masih terasa kesenjangan perkembangan antara kebudayaan suku bangsa dan kebudayaan nasional maupun daerah, hal itu dapat dimengerti karena masih dalam proses. Setiap kebudayaan yang berkembang akan mengalami proses adaptasi, modifikasi maupun pergeseran nilai-nilai yang berlaku. Penerimaan sosial (social acceptance) atas unsur-unsur kebudayaan baru akan mendorong masyarakat yang bersangkutan untuk menyesuaiaknnya lebih lanjut sebelum terjadi penyerapan secara tuntas. Cepat atau lambatnya kebudayaan berkembang bergantung dari minat dan kebutuhan serta daya tangkap masyarakat terhadap tantangan yang dihadapi.Masyarakat kota yang dekat dengan pusat pembangunan dalam arti pembaruan (inovation), secara cepat, tepat dan terencana akan menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan masuknya unsur-unsur baru. Sebaliknya,  masyarakat pedesaan yang jauh dari pusat-pusat kegiatan sosial budaya kurang bijak menghadapi tantangan perubahan. Tidaklah mengherankan, justru gejolak dan ketegangan sosial lebih banyak timbul dikota-kota daripada dipedesaan. Demikian pula keluhan terhadap akibat pembangunan lebih banyak datang dari kota dibanding pedesaan.Namun demikian, tidak berarti bahwa perkembangan kebudayaan nasional akan menghancurkan kebudayaan suku bangsa atau kebudayaan daerah. Kriteria kebudayaan daerah itu lebih banyak tergantung pada kesadaran masyarakat pendukungnya. Dalam kenyataan, kebanyakan orang dikota-kota besar kini lebih mengutamakan pembinaan dan  pengembangan kebudayaan nasional  yang berlaku sebagai kerangka acuan lintas masyarakat daerah dan suku bangsa dari pada kebudayaan masing-masing suku bangsa saja.  Akibatnya tercermin dalam kekhawatiran pihak-pihak tertentu akan kelestarian kebudayaan-kebudayaan daerah, termasuk kebudayaan suku bangsa yang justru kurang mendapatkan perhatian dari para pendukungnya.Tidak dapat disangkal, bahwa dalam perkembangannya banyak kebudayaan suku bangsa  yang mengalami pergeseran, dalam arti semakin mnyerupai kebudayan-kebudayan suku bangsa di sekitarnya. Demikian pula kebudayaan-kebudayaan daerah atau lokal yang memang sejak semula berkembang sebagai hasil perpaduan  kebudayaan-kebudaay suku bangsa yang mendiami suatu wilayah tertentu secara bersamaan, yang cenderung  untuk berkembang mendekati kebudayaan nasional yang lebih luas jangkauanya. Bukan hal yang tak mungkin bahwa ada kebudayaan-kebudayaan yang mengalami kepunahan karena perkembangannya bersifat konvergensif, atau karena memang pendukungnya telah tersebar dan terasimilasi dengan kelompok suku-suku bangsa lainnya. Contoh  kebudayaan suku bangsa yang seperti ini adalah kebudayaan masyarakat Batam, Bintan, Bengkulu dan Lampung.  

  1. Identitas Kesukubangsaan

Istilah suku bangsa yang telah banyak dipakai di Indonesia sejak tahun enampuluhan, terutama untuk melengkapi istilah ’suku’ yang digunakanuntuk menyebut kesatuan hidup dengan ciri-ciri kebudayaan tertentu. Term ini menjadi penting artinya untuk menurutp ruang kosong yang ditinggalkan oleh ksatuan-kesatuan hidup yang semula dikenal sebagai ’bangsa’ yakni ketika ’bangsa Indonesia’ muncul sebagai suatu kesatuan hidup pengisi negara Indonesia. Dengan demikian,  posisi ’ bangsa’ yang semula dimiliki oleh orang Aceh, Batak, Minangkabau, Jawa, Sunda, Bali, Bugis, Ambon  dan sebagainya, beralih menjadi ’paroh-paroh bangsa’ atau lebih tepat lagi ’suku-suku bangsa’ di Indonesia.Kemunculan ciri-ciri kehidupan sosial kebudayaan yang menekankan adanya identitas kesukubangsaan dilingkungan sosial yang lebih besar yakni merupakan bagian dari kelompok masyarakt yang lebih besar, atau berada dalam sebuah sistem sosial yang lebih besar dan membentuk suatu bagian dari populasi yang lebih besar dan saling beinteraksi dalam suatu kerangka sistem sosial bersama seperti negara.  Dalam hal ini Edward M. Bruner (1974) mengemukakan bahwa perananan kesukubangsaan makin aktif dan menonjol ketika hubungan sosial antar suku bangsa itu makin meningkat dalam interaksi suatu bangsa dari sebuah negara seperti Indonesia sekarang.Pembentukan negara dan Bangsa Indonesia tidak menjadikan masing-masing suku bangsa itu punah dan tenggelam, karena masing-masing masih  tetap mempertahankan identitas kesukubangsaan tertentu dalam rangka interaksi mereka dengan lingkungan kesatuan hidup yang lebih luas. Sejak awal, kenyataan tersebut sudah disadari oleh Bangsa Indonesia, sehingga diungkapkan dalam motto  Bhineka Tunggal Ika. Jika Fredrik Barth (1969) mengemukakan bahwa suku bangsa haruslah dilihat sebagai sebuah organisasi sosial, karena dengan demikian ciri-ciri penting sebagai sebuah kelompok etnik akan tampak, yakni karakteristik dari pengakuan oleh diri sendiri dan pengakuan oleh orang lain. Maka yang kita perlukan sekarang adalah pemahaman tentang bagaimana perosedur pengakuan tersebut berlaku dalam hubungan antar kelompok etnik dalam konteks kehidupan suatu bangsa seperti Indonesia.Ketika momentum 1928 diterima sebagai simbol pengakuan kebangsaan oleh masyarakat bangsa Indonesia yang majemuk, maka sebagai umpan baliknya orang makin menyadari asal-usul dirinya. Pengakuan kepada adanya nusa, bangsa dan bahasa yang sama sebagai atribut utama warga suatu bangsa ’ baru’  mendorong timbulnya pemikiran tentang posisi nusa, bangsa dan bahasa aslinya. Jika identitas kesukubangsaan ditentukan oleh adanya nusa, bangsa dan bahasa kesatuan, maka pada tingkat kesukubangsaan juga dituntut adanya keterikatan emosional seseorang dengan daerah asal dirinya atau kelompoknya, dengan kesatuan sosial yang memberinya kedudukan sosial dasar, dan dengan bahasa etnik yang menjadi alat komunikasi utama dalam kelompok etniknya. Dengan pemahaman yang demikian, maka pengakuan kesukubangsaan paling mudah diungkapkan orang dengan mengacu kepada atribut kedaerahan, kekhasan kehidupan kelompok dan bahasa daerah setempat. Kenyataan ini sesuai dengan pandangan Fredrick Bart dan Brunner  bahwa konsep kesukubangsaan mestilah bisa menjelaskan dinamika pengakuan dari individu-individu dalam hubungan antar suku bangsa pada masyarakat majemuk atau pada setting  kebudayaan etnik yang lebih dominan didaerah-daerah tertentu. Hal terakhir ini terlihat seperti usaha-usaha suku bangsa pendatang di kota Bandung atau Yogyakarta untuk menyesuaiakan diri dengan kebudayaan Sunda atau Jawa yang memang lebih dominan dikota-kota tersebut. Lain lagi seperti di Medan, dimana nihilnya budaya dominan telah mendorong  kebudayaan-kebudayaan suku bangsa yang ada di Medan berlomba-lomba untuk memperluas kebudayaannnya.  Jika demikian, sepanjang  pelestarian dan perluasan kebudayaan tersebut sebagai identitas kesukubangsaan tidak melahirkan  pertentangan dengan kelompok lain, maka tidak  ada yang perlu dikhawatirkan.  Namun, jika sebaliknya, maka kita perlu menemukan bentuk lain dari corak dan model kebudayaan nasional kita. Semoga!  Penulis: Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu SosialLembaga PenelitianUniversitas Negeri Medan